Tentang Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah provinsi terpadat ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk 34,3 juta jiwa. Provinsi ini termasuk salah satu provinsi dengan kinerja terbaik di Indonesia. Namun, masih ada kesenjangan dimana sebagian besar kemiskinan umumnya ditemukan di wilayah pedesaan.

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah adalah 11% atau sekitar 3,9 juta orang, sedikit di atas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018). Namun, di dua kabupaten wilayah kerja KOMPAK - Brebes dan Pemalang - tingkat kemiskinannya masing-masing 19% dan 17%.


KOMPAK di Jawa Tengah

Sejak 2016, KOMPAK bermitra dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tiga kabupaten: Brebes, Pemalang, dan Pekalongan.

Dukungan KOMPAK untuk Provinsi Jawa Tengah dari 2019 hingga 2022 berfokus pada penguatan tata kelola kecamatan dan desa, pengelolaan keuangan publik, penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, layanan pendidikan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. KOMPAK juga mendukung pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Stunting.

Dukungan KOMPAK di Provinsi Jawa Tengah antara lain:

  • Mengimplementasikan strategi Kementerian Dalam Negeri untuk Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD), khususnya melalui pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di tingkat kecamatan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa.

  • Mengujicobakan model untuk mempromosikan transparansi dalam pemerintahan desa, termasuk pelatihan untuk anggota masyarakat tentang anggaran desa dan pembentukan kelompok perempuan serta mekanisme umpan balik masyarakat.

  • Memberi kontribusi terhadap penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, seperti mendorong desa untuk mendanai, melibatkan dan melatih petugas registrasi kependudukan.

  • Mendukung inisiatif 'gerakan kembali ke sekolah' di kabupaten Pekalongan dan Brebes, dengan menggunakan pengumpulan data rumah tangga untuk mengidentifikasi anak-anak putus sekolah dan mempertemukan mereka dengan layanan pendidikan.

  • Memperluas cakupan dan penggunaan sistem informasi desa dan dashboard kecamatan sehingga desa dapat merencanakan dan memprioritaskan layanan dengan lebih baik.

RENCANA KERJA TAHUN JAMAK JAWA TENGAH
Artikel
JIPP: Media Pendorong Inovasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan soft launching Jaringan Informasi Pelayanan Publik (JIPP) pada tanggal 10 Juli 2018. JIPP dibentuk sebagai sarana penyebarluasan dan pembelajaran inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Melalui JIPP diharapkan para penyedia layanan publik di Jawa Tengah dapat saling belajar dan bertukar informasi tentang praktik dan program inovatif yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Artikel
Kabupaten Brebes Bantu Lebih Dari 1.200 Anak Putus Sekolah Kembali Bersekolah

Pemerintah Kabupaten Brebes bekerja sama dengan Pemerintah Australia merayakan pencapaian signifikan yang sudah melampaui target mereka untuk mengembalikan 1,000 anak ke sekolah pada tahun 2017.

Artikel
Merumuskan Strategi Komunikasi Demi Percepatan Kepemilikan Identitas Hukum

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat Pencatatan Sipil dan Statistik Hidup (PS2H). Di antaranya melalui kebijakan nasional dan investasi anggaran serta standar pemberian layanan PS2H.

Praktik Baik
Ojek Kependudukan - Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

Inovasi percepatan layanan administrasi yang nyaman dan terpercaya dilakukan melalui media ojek dengan mendatangi langsung rumah penduduk.

Praktik Baik
Universitas Membangun Desa (UMD) - Membangunkan Aset yang Terabaikan melalui Kolaborasi Inovatif

Inovasi penemuan potensi ekonomi yang berkelanjutan dilakukan melalui kolaborasi program KKN untuk mengaktifkan kembali aset desa yang terabaikan.

Cerita Perubahan
GKB: Merangkul Anak-anak Kembali Bersekolah

Ismatun Amanah belum genap 13 tahun ketika memutuskan merantau ke Jakarta untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Tentu, pergi jauh meninggalkan rumah bukan keinginan anak ke-9 dari 10 bersaudara itu. Namun karena tak lagi bersekolah dan ingin membantu orang tua, pilihan tersebut harus ia ambil.

Cerita Perubahan
Penghargaan Inovasi Percepatan Layanan: Kompetisi Kecamatan Untuk Kemajuan Layanan Administrasi Kependudukan

Lima kecamatan di Kabupaten Pekalongan lolos ke babak final Kompetisi Inovasi Percepatan Layanan Kependudukan pada bulan November 2016, yakni Kecamatan Talun, Tirto, Kedungwuni, Karangdadap dan Petungkriyono.

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Masyarakat sebagai Pusat Pelaksanaan UU Desa

Catatan Kebijakan ini mengacu pada kajian longitudinal (Sentinel Villages) yang menganalisis pola partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa antara tahun 2015 dan 2018. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa, sejak awal pelaksanaan UU Desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (musdes), walaupun relatif stabil, masih cenderung rendah pada sekitar 16%. Pola partisipasi juga tidak luas dan inklusif, di mana sebagian besar partisipan dari kalangan elit (laki-laki, berkecukupan dan aktif secara sosial), dan partisipanperempuan atau kelompok rentan lainnya masih terbatas. Sejak 2014, kinerja transparansi pemerintah desa telah membaik, melalui penyampaian dan berbagi informasi secara lebih luas. Namun demikian, secara umum tingkat kesadaran masyarakat desa masih rendah terkait program, anggaran, dan rencana desa. Saat ini sistem akuntabilitas dan pelaporan ke atas (supra desa) telah diperkuat. Namun ini belum diimbangi dengan kemajuan serupa dalam hal akuntabilitas ke bawah (sosial) kepada masyarakat. Penguatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (sosial), mengharuskan tiap pelaku memainkan perannya dengan efektif, khususnya melalui pemanfaatan seutuhnya potensi dan peran masyarakat desa, kader, dan BPD.

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Dukungan Efektif Pemerintah Daerah bagi Desa

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa sebagian besar ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah menyangkut organisasi dan tupoksi SKPD pemerintah tingkat kabupaten yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Baik UU Desa (UU 6/2014) maupun UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014) disahkan pada tahun yang sama, masing-masing memberikan wewenang bagi pemerintah desa dan otoritas pemerintah daerah, tapi memberikan arahan yang berbeda tentang peran pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. UU 23 dan turunannya juga mengamanatkan fungsi penting bagi dinas pemerintah kabupaten untuk mengatur desa (terutama Dinas PMD dan Kecamatan), yang menjelaskan perbedaan peran pemerintah kabupaten dan desa dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Upaya saat ini untuk menyelaraskan UU 23 dan UU 6 melalui revisi PP urusan pemerintahan konkuren diharapkan mengatasi kesenjangan dan pertentangan dalam kedua UU tersebut. Sementara itu, beberapa pemerintah kabupaten telah memprakarsai berbagai peraturan dan memposisikan pemerintah daerah sebagai fasilitator penting untuk pembangunan desa.

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Mewujudkan Infrastruktur Perdesaan yang Berkualitas dengan Dana Desa

Belanja desa untuk infrastruktur meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 2012 sampai 2016; namun, kualitas infrastruktur dinilai menurun. Sebagian besar Dana Desa dibelanjakan untuk infrastruktur. Pada tahun 2018, tidak sampai setengah dari proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan Dana Desa sebanyak 46% memenuhi spesifikasi teknis (struktur dibangun sesuai standar konstruksi). Hal ini menunjukkan penurunan terutama jika dibandingkan dengan hasil audit terhadap proyek infrastruktur PNPM sebesar 82% di tahun 2012. Di samping itu, terdapat penurunan penilaian sebesar 80% untuk proyek yang dinilai memenuhi spesifikasi untuk operasional dan pemeliharaan (OP) selama periode yang sama. Kuantitas dan kualitas bantuan teknis ke desa-desa kurang memadai untuk memenuhi permintaan dari desa-desa. Di lain sisi, Pemerintah daerah yang diberikan amanat untuk melakukan pengawasan terhadap infrastruktur di bawah UU Desa dan PP47/2015 masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi peran ini.

Menghadapi

COVID-19