Tentang Jawa Timur 

Jawa Timur adalah provinsi terpadat kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk 39,3 juta jiwa. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan kinerja terbaik di Indonesia.

Tingkat kemiskinan di Jawa Timur adalah 11%, sedikit di atas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018). Ini artinya bahwa provinsi ini memiliki jumlah penduduk miskin berjumlah 4,3 juta orang, atau tertinggi di antara wilayah kerja KOMPAK lainnya. Bahkan jumlah ini lebih tinggi dari gabungan jumlah penduduk miskin di enam provinsi wilayah kerja KOMPAK lainnya.


KOMPAK di Jawa Timur 

Sejak 2016, KOMPAK bermitra dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan empat kabupaten: Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek.

Dukungan KOMPAK untuk Provinsi Jawa Timur dari 2019 hingga 2022 berfokus pada penguatan tata kelola kecamatan dan desa, pengelolaan keuangan publik, penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, layanan kesehatan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. KOMPAK juga mendukung pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Stunting.

Dukungan KOMPAK di Provinsi Jawa Timur antara lain:

  • Mengimplementasikan strategi Kementerian Dalam Negeri untuk Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD), khususnya melalui pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di tingkat kecamatan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa.

  • Mengembangkan model untuk mendukung bidan memantau dan membantu ibu hamil dan ibu baru melahirkan, sehingga memungkinkan bidan untuk memberi perawatan secara teratur baik sebelum dan sesudah kelahiran.

  • Memberi kontribusi terhadap penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, seperti mendorong desa untuk mendanai, melibatkan dan melatih petugas registrasi kependudukan.

  • Memberi bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta menggunakan alat analisis kemiskinan untuk menajamkan target sasaran program perlindungan sosial.

  • Memperluas cakupan dan penggunaan sistem informasi desa dan dashboard kecamatan sehingga desa dapat merencanakan dan memprioritaskan layanan dengan lebih baik.

RENCANA KERJA TAHUN JAMAK JAWA TIMUR
Artikel
Profil: Kita Harus Belajar dari Pengalaman

Hidup adalah amanah untuk membantu orang lain menjadi lebih baik. Bekerja sebagai aparat pemerintah menurut saya dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan amanah tersebut.

Artikel
Membangun Kecamatan Sigap dan Cakap

Pemerintah Australia melalui program KOMPAK mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengembangkan modul Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Camat Untuk Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pelayanan Dasar dan Ekonomi Produktif.

Artikel
Mendekatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat dengan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Pemerintahan mengamanatkan bahwa pelayanan dasar merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Di Indonesia, pengelola pelayanan dasar menempatkan titik layanan lini depan mereka di wilayah kecamatan seperti sekolah menengah pertama (SMP), pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan tenaga operator untuk membantu proses pelayanan administrasi kependudukan.

Praktik Baik
Getar Desa – Inovasi Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Inovasi Kesetaraan Pendidikan untuk Memberikan Kesempatan Peningkatan Produktivitas.

Cerita Perubahan
Aspirasi Masyarakat Sebagai Acuan Prioritas Desa

Sejak 2019, KOMPAK dan SEKNAS FITRA telah mengujicoba mekanisme masukan dari masyarakat, yang dikenal sebagai 'Posko Aspirasi', di 33 desa. Uji coba di Desa Tangkil, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menunjukkan hasil menggembirakan.

Cerita Perubahan
Membantu Pemerintah Desa Merencanakan dan Menyelenggarakan Layanan Dasar

“Saya adalah salah seorang fasilitator PTPD. Kami memberikan dukungan ke desa-desa dalam mengembangkan dan mengevaluasi APB Desa [Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa] mereka. Kami juga membantu desa menggunakan alat-alat yang membantu mereka dalam perencanaan dan penganggaran,” jelas Darmujiadi. Dalam perannya sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), Darmujiadi bertugas memberikan dukungan teknis kepada pemerintah desa di wilayah Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Cerita Perubahan
Menggunakan Data Desa untuk Pengentasan Kemiskinan dan Catatan Sipil

Sejak 2016, KOMPAK mendukung Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, membangun sistem informasi desa (SID). KOMPAK mulanya hanya membantu penerapan SID di dua kecamatan. Berkat keberhasilan uji coba ini, pemerintah kabupaten kemudian mengembangkannnya ke semua desa di wilayahnya. Alhasil, seluruh desa di Pacitan kini memiliki sistem informasi desa yang sepenuhnya didanai pemerintah kabupaten.

Cerita Perubahan
Dokumen Kependudukan Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Salim (65) warga Desa Ngumbul, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, baru memiliki akta kelahiran beberapa bulan lalu. “Dulu di rumah nggak ada yang punya Akta Kelahiran, termasuk anak dan cucu saya. Dulu kami tidak tahu kalau Akta Kelahiran itu penting untuk mendapatkan layanan dari pemerintah,” ujar Salim.

Cerita Perubahan
Universitas Membangun Desa (UMD) KOMPAK Mengantar Desa Menuju Kemandirian

Desa ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam hal kesadaran dan kemampuan mereka untuk mengelola potensi wisata desa setelah mendapatkan pendampingan kegiatan Universitas Membangun Desa (UMD).

Publikasi > Catatan Kebijakan
Panduan Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Belajar Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Panduan ini dapat digunakan oleh camat sebagai acuan untuk mengoptimalkan peran kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Panduan ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan segala bentuk layanan terhadap desa yang dilakukan oleh banyak pihak agar terfokus dalam wadah yang sama.

Publikasi > Catatan Kebijakan
Panduan Teknis Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa Inklusif

Panduan ini menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan desa dalam memperbaiki kualitas dengan tetap melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas desa. Panduan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa keterlibatan kelompok rentan tidak hanya sekedar berpartisipasi secara fisik, tetapi juga terlibat dalam proses dan menyuarakan kebutuhan mereka.

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Masyarakat sebagai Pusat Pelaksanaan UU Desa

Catatan Kebijakan ini mengacu pada kajian longitudinal (Sentinel Villages) yang menganalisis pola partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa antara tahun 2015 dan 2018. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa, sejak awal pelaksanaan UU Desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (musdes), walaupun relatif stabil, masih cenderung rendah pada sekitar 16%. Pola partisipasi juga tidak luas dan inklusif, di mana sebagian besar partisipan dari kalangan elit (laki-laki, berkecukupan dan aktif secara sosial), dan partisipanperempuan atau kelompok rentan lainnya masih terbatas. Sejak 2014, kinerja transparansi pemerintah desa telah membaik, melalui penyampaian dan berbagi informasi secara lebih luas. Namun demikian, secara umum tingkat kesadaran masyarakat desa masih rendah terkait program, anggaran, dan rencana desa. Saat ini sistem akuntabilitas dan pelaporan ke atas (supra desa) telah diperkuat. Namun ini belum diimbangi dengan kemajuan serupa dalam hal akuntabilitas ke bawah (sosial) kepada masyarakat. Penguatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (sosial), mengharuskan tiap pelaku memainkan perannya dengan efektif, khususnya melalui pemanfaatan seutuhnya potensi dan peran masyarakat desa, kader, dan BPD.

Menghadapi

COVID-19