Tentang Papua

Provinsi Papua dan Papua Barat adalah salah dua provinsi terkaya di Indonesia, tetapi di sisi lain memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Jumlah penduduk Papua memiliki jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa.

Tingkat kemiskinan untuk Papua adalah 28%, diatas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018). Dari seluruh kabupaten wilayah kerja KOMPAK, 8 dari 10 kabupaten dengan kemiskinan tertinggi berada di wilayah Papua. Tiga kabupaten - Lanny Jaya, Nabire dan Boven Digoel - juga memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2014.


KOMPAK di Papua

Sejak 2016, KOMPAK telah mendukung pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat melalui Program LANDASAN. LANDASAN adalah program senilai A$2,5 juta per tahun yang dilaksanakan oleh BaKTI, mitra KOMPAK, yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan dalam kapasitas unit layanan (puskesmas dan sekolah). Program ini juga membantu pemerintah desa untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan lini depan di Papua dan Papua Barat. 

Fokus untuk LANDASAN pada tahun 2019 dan selanjutnya adalah untuk memperluas dan melembagakan sistem informasi desa - khususnya dalam menyelesaikan paket pengembangan kapasitas (materi pelatihan, manual, stndar operasional prosedur dan sebagainya) - serta mendukung pemerintah daerah dan unit layanan dalam perencanaan, penganggaran dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan.

Dukungan KOMPAK di Papua antara lain:

  • Menguji cobakan sistem informasi desa dan kecamatan - dikenal sebagai SAIK dan SAID di Tanah Papua. Inisiatif ini mendapat banyak dukungan dari para pemangku kepentingan terutama pemerintah. KOMPAK melakukan advokasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua untuk mendanai inisiatif tersebut.

  • Memberi bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta menggunakan alat analisis kemiskinan untuk menajamkan target sasaran program perlindungan sosial. KOMPAK juga mendukung sekolah dan pusat kesehatan untuk memasukkan standar pelayanan minimal ke dalam perencanaan kerja, standar operasional prosedur, dan sistem pemantauan mereka.

  • Membangun kemitraan dengan MAHKOTA, program lain yang didanai Australia, untuk mendukung Pemerintah Provinsi Papua memberikan Program BANGGA Papua, di mana keluarga miskin menerima hibah uang tunai dan pendidikan tentang kesehatan dan gizi anak.

  • Memberi bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan rekomendasi dari evaluasi pemanfaatan Dana Otsus.

RENCANA KERJA TAHUN JAMAK PAPUA
Artikel
Memampukan Perempuan Papua Lewat BANGGA Papua

Perempuan memegang peran kunci dalam program BANGGA Papua. Ibu/wali anak dinilai sebagai orang yang paling tahu kebutuhan anak, termasuk kebutuhan gizi dan kesehatannya.

Artikel
Pembelajaran Lintas Wilayah Tentang Otonomi Khusus (OTSUS) antara Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat

Perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan kunjungan ke Banda Aceh dan Calang, Aceh Jaya selama dua hari penuh pada tanggal 22-24 Januari lalu.

Artikel
Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID): Integrasi Data untuk Pelayanan Dasar yang Lebih Baik

“Banyak masyarakat kami tidak mendapatkan manfaat yang jadi hak mereka karena adanya perbedaan antara data yang dikumpulkan dan yang dibagi di berbagai tingkatan pemerintah.” Agnes Katerina, Kepala Sekolah Dasar Puay di Papua.

Cerita Perubahan
Berkat BANGGA Papua, Anak Ini Sehat

"Pesan-pesan tentang kesehatan dan gizi untuk para ibu sangat membantu kami di desa," jelas Marike Gobay, mantan Kepala Puskesmas Distrik Bibida, Papua. “Saya memiliki harapan besar untuk program BANGGA Papua, karena saya telah melihat secara langsung bagaimana program ini membantu meningkatkan kesadaran para ibu tentang nutrisi yang baik. Mereka juga menerima uang untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak mereka. "

Cerita Perubahan
Pemerataan Kualitas Pendidikan Melalui Sekolah Penggerak di Asmat

Pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia menjadi salah satu fokus kegiatan pemerintah Indonesia yang terus menerus digalakkan setiap tahun.

Cerita Perubahan
Data yang Mengubah Tanah Papua

“Data adalah dasar perencanaan pembangunan sekaligus bukti sebuah pembangunan,” terang Hengky Veky Tewu, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Sayangnya, menurut Hengky, data yang memiliki peran penting tersebut menjadi kemewahan bagi sebagian wilayah Papua dan Papua Barat.

Publikasi > Laporan Kegiatan
Laporan Kemajuan Program LANDASAN II Periode Januari-Maret 2020

Program LANDASAN bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar dan akses masyarakat di Papua dan Papua Barat terhadap pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan pencatatan sipil yang berkualitas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada periode Januari-Maret 2020 antara lain: finalisasi target kampung untuk implementasi SAIK+, lokalatih kelembagaan kader dan SAIK+, serta pembuatan modul sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan.

Publikasi > Laporan Kegiatan
Laporan Kegiatan Komunikasi BANGGA Papua Periode Januari-April 2020

Laporan ini berisi kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk mendukung program BANGGA Papua periode Januari-April 2020. Kegiatan yang dilakukan pada periode ini antara lain: pembuatan video dokumenter, pelatihan enumerator, dan produksi purwarupa media komunikasi.

Publikasi > Laporan Kegiatan
Laporan Tiga Bulanan Program LANDASAN Periode Oktober-Desember 2019

Periode Oktober-Desember 2019 merupakan triwulan kedua dari dimulainya implementasi LANDASAN dalam desain yang baru. Beberapa kegiatan penting untuk memulai sekuen awal dari siklus model sinergitas LANDASAN, serta kegiatan terkait Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) menjadi kegiatan utama dalam periode ini. Selain itu, keterlibatan dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dalam koordinasi tim KOMPAK Nasional maupun KOMPAK Papua dan Papua Barat juga merupakan bagian dari agenda tim LANDASAN di periode ini.

Menghadapi

COVID-19