Tentang Papua Barat 

Provinsi Papua Barat dan Papua adalah salah dua provinsi terkaya di Indonesia, tetapi di sisi lain memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Jumlah penduduk Papua Barat adalah sekitar 900 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan di Papua Barat adalah 23%, diatas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018).


KOMPAK di Papua Barat 

Sejak 2016, KOMPAK telah mendukung pemerintah provinsi Papua Barat dan Papua melalui Program LANDASAN. LANDASAN adalah program senilai A$2,5 juta per tahun yang dilaksanakan oleh BaKTI, mitra KOMPAK, yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan dalam kapasitas unit layanan (puskesmas dan sekolah). Program ini juga membantu pemerintah desa untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan lini depan di Papua Barat dan Papua.

Fokus untuk LANDASAN pada tahun 2019 dan selanjutnya adalah untuk memperluas dan melembagakan sistem informasi desa - khususnya dalam menyelesaikan paket pengembangan kapasitas (materi pelatihan, manual, stndar operasional prosedur dan sebagainya) - serta mendukung pemerintah daerah dan unit layanan dalam perencanaan, penganggaran dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan.

Dukungan KOMPAK di Papua Barat antara lain:

  • Menguji cobakan sistem informasi desa dan kecamatan - dikenal sebagai SAIK dan SAID di Papua Barat dan Papua. Inisiatif ini mendapat banyak dukungan dari para pemangku kepentingan terutama pemerintah. Di Papua Barat, pemerintah provinsi telah menunjukkan komitmennya untuk menerapkan sistem ini di semua 1.742 desa.

  • Memberi bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta menggunakan alat analisis kemiskinan untuk menajamkan target sasaran program perlindungan sosial. KOMPAK juga mendukung sekolah dan pusat kesehatan untuk memasukkan standar pelayanan minimal ke dalam perencanaan kerja, standar operasional prosedur, dan sistem pemantauan mereka.

  • Memberi bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua untuk melaksanakan rekomendasi dari evaluasi pemanfaatan Dana Otsus.

RENCANA KERJA TAHUN JAMAK PAPUA BARAT
Artikel
Pembelajaran Lintas Wilayah Tentang Otonomi Khusus (OTSUS) antara Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat

Perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan kunjungan ke Banda Aceh dan Calang, Aceh Jaya selama dua hari penuh pada tanggal 22-24 Januari lalu.

Artikel
Sosialisasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Manokwari Selatan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Cerita Perubahan
Membangun Roh Program PROSPPEK

“Kami percaya data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK Plus ini akurat dan selalu diperbaharui karena dikelola oleh kader kampung setempat sehingga bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merencanakan program pembangunan,” terang Markus Waran, Bupati Manokwari Selatan.

Cerita Perubahan
Membangun Sekolah Impian

Belasan anak riang berkumpul di halaman belakang Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen Gwereshera (SD YPK Gwereshera), Kaimana, Papua Barat. Mereka sibuk dengan cangkul, sekop dan gembor. Hari itu, mereka belajar cara menanam singkong dari petugas Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana. Bagi anak-anak belajar melalui praktik seperti ini menjadi cara yang efektif dan menyenangkan.

Cerita Perubahan
Data yang Mengubah Tanah Papua

“Data adalah dasar perencanaan pembangunan sekaligus bukti sebuah pembangunan,” terang Hengky Veky Tewu, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Sayangnya, menurut Hengky, data yang memiliki peran penting tersebut menjadi kemewahan bagi sebagian wilayah Papua dan Papua Barat.

Publikasi > Laporan Penelitian dan Evaluasi
Laporan Studi Kelayakan Uji Coba Blockchain dan Teknologi Lain untuk Mendukung Program BANGGA Papua

Studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah dapat dilakukan uji coba penggunaan blockchain dan teknologi lainnya dalam membantu pelaksanaan program BANGGA Papua. Untuk menjawab hal tersebut, kami melakukan pengumpulan data dengan melakukan studi literatur, wawancara, dan observasi lapangan, agar dapat mengurai proses bisnis yang ada. Selanjutnya, dilakukan identifikasi pemanfaatan teknologi seperti apa yang dapat memperkecil kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada saat ini di lapangan. Kesimpulan studi ini adalah dibutuhkan ruang perbaikan dalam pelaksanaan BANGGA Papua dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna yang terangkum dalam tiga rekomendasi. Pertama adalah pengembangan lanjutan manajemen sistem informasi (Management Information System/MIS) BANGGA Papua dengan penambahan fitur dan integrasi data, agar proses pendaftaran dan penetapan penerima manfaat menjadi lebih efisien. Kedua adalah pemanfaatan biometrik untuk memperbaiki kualitas verifikasi dan validasi penerima manfaat di lapangan. Ketiga adalah pemantauan transaksi penerima manfaat di lokasi pembelanjaan agar dana yang disalurkan dapat dimonitor sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Publikasi > Catatan Kebijakan
Panduan Menerapkan Sinergi Perencanaan dalam Perencanaan di Kampung

Buku ini terdiri dari dua bagian besar yang dikelompokkan menurut target penggunanya dan masing-masing bagian besar tersebut dibagi lagi menjadi tiga bagian kecil menurut sektor. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengguna buku ini untuk bisa memilih dan berfokus pada kebutuhan mereka dalam mengimplementasikan, mengingat buku ini memang dimaksudkan sebagai panduan praktis langkah demi langkah dalam mengimplementasikan sinergi perencanaan kampung dan unit layanan. Buku-buku seri sinergi perencanaan ini juga didesain agar tiap unit/bagian/modul yang digunakan untuk tujuan dan pengguna tertentu dapat dilepas menjadi bagian yang berdiri sendiri sehingga praktis dan leluasa dibawa untuk digunakan penggunanya sesuai kebutuhan. Sebagai panduan untuk implementasi proses perencanaan, panduan dalam buku ini mengacu pada aturan dan kebijakan-kebijakan umum yang berlaku dalam perencanaan di kampung, Puskesmas, dan sekolah dasar pada saat ini. Namun penekanannya adalah pada membangun pola dan proses berpikir memecahkan masalah sesuai kebutuhan yang aktual di masyarakat, bukan pada pengisian format-format. Dengan demikian proses dari pola berpikir perencanaan untuk memecahkan masalah ini dapat diterapkan pada kondisi permasalahan apapun yang sedang dihadapi, baik itu dalam kondisi normal, maupun dalam situasi/kondisi permasalahan tertentu. Proses berpikir ini diterapkan melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan yang sistematis, Langkah-langkah cara melaksanakan kegiatan tersebut memang diarahkan secara sistematis, namun tidak membatasi cara kerja tim dalam melaksanakannya. Sehingga cara pelaksanaan langkah-langkah tersebut bisa dan perlu disesuaikan dengan kondisi ataupun protokol tertentu yang dibutuhkan bila diperhadapkan pada situasi tertentu.

Publikasi > Laporan Kegiatan
Laporan Tiga Bulanan Program LANDASAN II Periode April-Juni 2020

Program LANDASAN II bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar dan akses masyarakat di Papua dan Papua Barat terhadap pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan pencatatan sipil yang berkualitas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada periode April-Juni 2020 antara lain: pelatihan SAIK+, SIO Papua, pendampingan bagi tim kampung, tim sekolah maupun tim puskesmas.

Menghadapi

COVID-19