Artikel

Mendorong Inovasi guna Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif

Author: Paulus Enggal Sulaksono
Published: 11/02/2021

Kasmiati (62) akhirnya bisa tersenyum setelah dirinya terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. Warga Desa Blang Kuta Dua Meunasah, Kabupaten Bireuen ini dapat merasakan manfaat program perlindungan sosial pemerintah setelah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal ini berkat keberadaan Petugas Registrasi Gampong (PRG) yang membantu pengurusan dokumen kependudukannya. Sejak 2017, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah mengadopsi Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan khususnya bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Menurut Kepala Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh, Syarbaini, sebanyak 90 persen masyarakat miskin dan rentan termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Bireuen telah memiliki dokumen kependudukan sehingga mampu mengakses layanan dasar dari pemerintah.

Kasmiyati menerima Akta Kelahiran dari Petugas Registrasi Gampong (PRG)

“Inisiatif semacam ini adalah perwujudan pembangunan yang inklusif, dimana seluruh kelompok masyarakat dapat terlibat dan memperoleh manfaat dari proses pembangunan,” jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, dalam webinar “Inovasi Daerah dalam Mendorong Pelayanan Dasar yang Inklusif”, Kamis, 19 November 2020.

Menurut Suharso, pemerintah harus memastikan keterlibatan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan pelaku pembangunan lainnya sejak tahap perencanaan, penyelenggaraan, maupun evaluasi program pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjawab tantangan ini dengan menyelenggarakan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan atau Musrena Keren. Musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat desa sampai kabupaten ini memberikan kesempatan kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk memberikan usulan program pembangunan kepada pemerintah daerah.

Diskusi kelompok anak pada Musrena Keren Kabupaten Trenggalek 2019

Pada Musrena Keren 2020, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengatakan bahwa dirinya berharap program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa lebih inklusif. Bagi pejabat yang akrab disapa Cak Ipin ini, salah satu prioritas pembangunan daerahnya adalah memastikan akses pendidikan bagi 8.000 penyandang disabilitas yang di dalamnya terdapat anak usia sekolah.

Akses pada layanan pendidikan juga sempat menjadi persoalan di Kabupaten Pekalongan dimana angka Anak Putus Sekolah mencapai 3.494 orang berdasarkan Basis Data Terpadu 2018. Dari angka tersebut, 5,9 persen diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus.  Namun sejak pemerintah daerah meluncurkan Gerakan Kembali Upayakan DUkungan untuk Sekolah (KUDU Sekolah) pada 2019, sebanyak 729 anak, termasuk sekitar 20 anak penyandang disabilitas dapat kembali bersekolah.

"Pembangunan inklusif memungkinkan masyarakat untuk terlibat dan merasakan manfaat pembangunan"

Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Kepala Bappenas

“Gerakan KUDU Sekolah adalah upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha,” terang Kepala Sub-Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan, Nufliyanti.

Partisipasi dan kolaborasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Pada kesempatan yang sama, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Maliki, mengatakan Indonesia membutuhkan integrasi layanan lintas sektor untuk mendorong kemandirian penyandang disabilitas.

“Maka partisipasi kelompok penyandang disabilitas, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan para pihak termasuk masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan lainnya menjadi syarat utama,” terangnya.

Artikel Aktivitas Lainnya

Artikel
Menuju Desa Berdaulat, Melalui Peran Perempuan Yang Kuat

Sejak tahun 2014, PEKKA bersama KOMPAK dan MAMPU memang secara intensif telah melakukan berbagai inisiatif untuk memperkuat perempuan pemimpin di desa

Artikel
Memampukan Perempuan Papua Lewat BANGGA Papua

Perempuan memegang peran kunci dalam program BANGGA Papua. Ibu/wali anak dinilai sebagai orang yang paling tahu kebutuhan anak, termasuk kebutuhan gizi dan kesehatannya.

Artikel
Menjadi Warga Sebenarnya: Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima meluncurkan inovasi Pelayanan Adminduk untuk Masyarakat Miskin dan Marginal pada bulan Juni 2018.

Menghadapi

COVID-19