Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan

Panduan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa

Author: KOMPAK
Published: 24/11/2021

KOMPAK mendorong agar masyarakat desa bisa memiliki dokumen adminduk sehingga masyarakat desa bisa menikmati layanan publik dan menjadikan pemerintah desa bisa mewujudkan pelayanan dokumen adminduk secara berkualitas. Inisiatif ini dimulai dengan penerapan Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) yaitu fasilitasi layanan adminduk dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.

Guna mendorong perluasan LABKD ke seluruh daerah ini maka disusunlah panduan perencanaan dan penganggaran LABKD di desa. Secara khusus tujuan penyusunan panduan ini yaitu:

1. Melakukan edukasi kepemerintah desa terkait upaya percepatan dokumen kependudukan melalui LABKD

2. Menyajikan upaya perencanaan dan penganggaran yang dibutuhkan pemerintah desa untuk pelaksanaan LABKD.

3. Menyajikan skenario pembiayaan untuk LABKD bagi pemerintah desa.


Unduh Pratinjau
2021_Panduan Perencanaan dan Pengan.pdf

Publikasi Lainnya

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Catatan Kebijakan Peran Kecamatan dalam Peningkatan Layanan Dasar serta Pembinaan dan Pengawasan Desa

Kecamatan berpotensi memiliki peran strategis dalam meningkatkan penyediaan layanan dasar dan mendukung pembangunan desa. Posisinya berada di antara pemerintah kabupaten dan desa....

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kampung Kabupaten Bener Meriah

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) telah menginisiasi model penilaian kinerja kampung berbasis insentif. Sal...

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Panduan Penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

Sejak tahun 2018-2019, KOMPAK bersama DPMG Aceh dan KOMINSA Aceh telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP) versi 1.1 dan 1.5 untuk mendukung proses perencanaan...

Menghadapi

COVID-19