Artikel

Tiga Inovasi Dukungan KOMPAK Raih Sinovik 2021

Author: Anna Winoto
Published: 30/08/2021

Tiga inovasi yang didukung KOMPAK, berhasi memenangkan penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021 dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional (SINOVIK) 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Inovasi-inovasi tersebut antara lain:


Siswa Kelas Perahu belajar sambil bekerja membantu orang tua.

Kelas Perahu, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan

Kelas Perahu merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dengan tujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak putus sekolah. Inovasi ini mulai berjalan di Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara dimana sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Anak-anak disana pun harus ikut membantu orang tua mereka untuk bekerja mencari ikan, yang akhirnya mengakibatkan mereka terpaksa berhenti mengenyam pendidikan SD maupun SMP. Kelas Perahu menjadi cara inovatif bagi anak-anak tersebut agar tetap mendapat pendidikan secara mandiri selama di laut, melalui bimbingan khusus dan Lembar Kerja Siswa yang diberikan oleh para guru sebelum anak-anak ikut melaut.

Sejak tahun ajaran 2016/2017, Kelas Perahu telah mengurangi jumlah anak putus sekolah (SD dan SMP) di Liukang Tuppabiring Utara sebesar 51,9%. Angka putus sekolah anak-anak yang pergi melaut pun mengalami penurunan dari 2,25% pada 2016-2017 menjadi 0-1% pada 2020. KOMPAK telah membantu pemerintah kabupaten mengembangkan kebijakan dan pedoman untuk mendukung replikasi dan keberlanjutan model Kelas Perahu ini. Selain itu, KOMPAK juga memberikan dukungan anggaran operasional dan membantu meningkatkan kapasitas bagi staf bagi dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah maupun para guru untuk pelaksanaan Kelas Perahu.



Anak dengan penyandang disabilitas bisa kembali sekolah karena KUDU Sekolah

KUDU Sekolah (Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah), Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

KUDU Sekolah merupakan gerakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tanggal 2 Mei 2019 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah. Pada tahun 2018, hasil verifikasi dan validasi dari Basis Data Terpadu (BDT) di Pekalongan menunjukkan sebanyak 4.346 anak putus sekolah di kabupaten tersebut. Banyaknya jumlah anak putus sekolah ini berdampak signifikan terhadap pencapaian IPM Kabupaten Pekalongan, sehingga mendorong pemerintah kabupaten untuk menyelenggarakan program KUDU Sekolah. Dalam penyelenggaraan gerakan KUDU Sekolah, pemerintah kabupaten menyadari bahwa efektivitas penyelenggaraa pendidikan terhambat oleh tidak tersedianya data terkini dari jumlah anak putus sekolah di kabupaten tersebut. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan yang didukung oleh KOMPAK meluncurkan aplikasi KUDU Sekolah berbasis web dan android untuk menyelaraskan data anak putus sekolah dengan sektor terkait lainnya (termasuk dengan data kependudukan di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/SIAK) dan dengan berbagai tingkat kewenangan pemerintah lainnya. Aplikasi ini juga membantu memastikan bahwa data dicatat, divalidasi, dan dipantau secara teratur.

Aplikasi tersebut telah membantu meningkatkan kualitas pengelolaan data anak putus sekolah di Kabupaten Pekalongan. Dengan data yang terkelola lebih baik, dinas kabupaten yang mengawasi gerakan KUDU Sekolah dapat memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran dan akurat bagi anak-anak putus sekolah, sehingga mereka dapat bersekolah kembali. Masyarakat juga mendapat manfaat dari aplikasi, karena mereka dapat mengakses dan memperbarui data secara teratur. KOMPAK telah memberikan bantuan teknis dalam merancang pendekatan kurikulum berbasis konteks lokal, mengembangkan prosedur dan mekanisme regulasi, merumuskan kebijakan yang relevan, dan mengembangkan aplikasi KUDU Sekolah itu sendiri.


Posyandu manula di Desa Leu, Bima, Nusa Tenggara Barat.

Dana Insentif Desa (DINDA), Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Dana Insentif Desa (DINDA) merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa, tata pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat melalui insentif pajak yang diberikan dari pemerintah kabupaten kepada desa berprestasi. DINDA pertama kali diujicobakan di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 dengan fokus khusus pada peningkatan tata kelola dan kinerja desa secara keseluruhan, serta kontribusinya dalam meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dasar, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Melalui uji coba ini, pemerintah kabupaten diharapkan dapat menyelaraskan prioritas pembangunan antara kabupaten dan desa; memperkuat kemandirian desa dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang bertanggungjawab, partisipatif, dan inklusif; dan memperkuat peran pemerintah kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa, termasuk desa-desa yang kurang berprestasi.

DINDA telah mencapai hasil yang luar biasa dalam meningkatkan berbagai aspek tata kelola keuangan desa: 1) peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran desa-pada tahun 2016, hanya 20 desa (10,5%) yang mampu menyelesaikan dokumen anggaran desa (APBDES) tepat waktu, dan jumlah ini meningkat pada tahun 2020 mencapai 121 desa (63,4%); 2) alokasi APBDES untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat meningkat dari 11,3% pada tahun 2016 menjadi 40% pada tahun 2019; 3) pendanaan APBDES untuk pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin dan rentan kini mencapai minimal 20%. Dari sisi pelayanan dasar, DINDA telah membantu meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran, dari 77,5% pada tahun 2016 menjadi 93,22% pada tahun 2019, sedangkan kepemilikan e-KTP meningkat dari 80,5% pada tahun 2016 menjadi 97,8% pada tahun 2019. DINDA juga berkontribusi terhadap peningkatan akses air bersih dari 78,6% pada tahun 2016 menjadi 80,9% pada tahun 2019.

Peran KOMPAK adalah untuk mendukung pemerintah kabupaten dalam merumuskan kerangka peraturan dan manual teknis, mendukung pembentukan dan peningkatan kapasitas untuk Tim Teknis Pelaksana yang dipimpin oleh pemerintah di kabupaten dan kecamatan, serta memberikan fasilitas pemantauan dan evaluasi. Program DINDA sedang direplikasi di enam kabupaten lain yang juga dalam binaan KOMPAK. Selain itu, Kementerian Keuangan telah menerapkan beberapa aspek dan praktik baik dari DINDA dalam pengembangan mekanisme insentif (Alokasi Kinerja) yang terintegrasi dalam penghitungan Dana Desa.

Artikel Aktivitas Lainnya

Artikel
Gubernur Khofifah Apresiasi Inovasi Daerah dalam Forum Inspirasi Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membuka Forum Inspirasi Jawa Timur yang bertajuk “Kecamatan CETTAR untuk Jatim Bangkit” pada Kamis, 23 September 2021.

Artikel
Kolaborasi Pemerintah Indonesia dan KOMPAK Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan dukungan KOMPAK – program Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia - mengg...

Artikel
Dokumen Kependudukan untuk Mengakses Layanan Pendidikan

Hasilnya, pada 2020, sebanyak 90 persen anak usia 0-18 tahun di Desa Muer sudah memiliki akta kelahiran dan KIA. Kepemilikan dokumen kependudukan ini memungkinkan mereka mengakses...

Menghadapi

COVID-19