Publikasi > Catatan Kebijakan

Panduan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kabupaten Lombok Timur

Panduan ini berisi langkah-langkah praktis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa secara prosedural, partisipatif, inklusif dan berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah desa dan para pihak yang terkait dapat menjadikan panduan ini sebagai pedoman dalam proses penyusunan RKP Desa.

Dipublikasikan pada: Sep 2020

Publikasi > Catatan Kebijakan

Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa

Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa ini adalah rujukan bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan desa berupa laporan pertanggungjawaban APB Desa baik kepada pemerintah supra desa, BPD maupun masyarakat.

Dipublikasikan pada: Sep 2020

Publikasi > Catatan Kebijakan

Panduan Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Belajar Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Panduan ini dapat digunakan oleh camat sebagai acuan untuk mengoptimalkan peran kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Panduan ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan segala bentuk layanan terhadap desa yang dilakukan oleh banyak pihak agar terfokus dalam wadah yang sama.

Dipublikasikan pada: Sep 2020

Publikasi > Catatan Kebijakan

Panduan Teknis Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa Inklusif

Panduan ini menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan desa dalam memperbaiki kualitas dengan tetap melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas desa. Panduan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa keterlibatan kelompok rentan tidak hanya sekedar berpartisipasi secara fisik, tetapi juga terlibat dalam proses dan menyuarakan kebutuhan mereka.

Dipublikasikan pada: Sep 2020

Publikasi > Catatan Kebijakan

UU Desa: Masyarakat sebagai Pusat Pelaksanaan UU Desa

Catatan Kebijakan ini mengacu pada kajian longitudinal (Sentinel Villages) yang menganalisis pola partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa antara tahun 2015 dan 2018. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa, sejak awal pelaksanaan UU Desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (musdes), walaupun relatif stabil, masih cenderung rendah pada sekitar 16%. Pola partisipasi juga tidak luas dan inklusif, di mana sebagian besar partisipan dari kalangan elit (laki-laki, berkecukupan dan aktif secara sosial), dan partisipanperempuan atau kelompok rentan lainnya masih terbatas. Sejak 2014, kinerja transparansi pemerintah desa telah membaik, melalui penyampaian dan berbagi informasi secara lebih luas. Namun demikian, secara umum tingkat kesadaran masyarakat desa masih rendah terkait program, anggaran, dan rencana desa. Saat ini sistem akuntabilitas dan pelaporan ke atas (supra desa) telah diperkuat. Namun ini belum diimbangi dengan kemajuan serupa dalam hal akuntabilitas ke bawah (sosial) kepada masyarakat. Penguatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (sosial), mengharuskan tiap pelaku memainkan perannya dengan efektif, khususnya melalui pemanfaatan seutuhnya potensi dan peran masyarakat desa, kader, dan BPD.

Dipublikasikan pada: Nov 2019

of
5

Menghadapi

COVID-19